Monday, October 26, 2015

SEJARAH PERADABAN EKONOMI DI KERAJAAN SIMALUNGUN

Sejarah Peradaban Ekonomi di Kerajaan Simalungun A. Pendahuluan Di belahan Nusantara manapun sekitar abad ke-5 sampai dengan abad ke-8 masih terdapat banyak pengaruh tradisi Hindu dan Budha sebelum munculnya Islam, serta pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kepercayaan etnis lokal, tradisi dan kepercayaan tersebut tentunya ditolak oleh Islam karena bertentangan dengan tauhid dan syari`at, namun tradisi dan pandangan masih tetap dipertahankan dan digunakan melalui perubahan bentuk, substansi dan diberi sifat yang lebih bermakna Islami. Sementara itu, juga sebelum datangnya Islam ke Wilayah Nusantara khususnya di Wilayah Simalungun, telah terjadi interaksi sikap etik agama-agama, yaitu agama Hindu dan Budha dan dicampurkan dengan agama kepercayaan lokal. Penduduk Simalungun pada akhir kekuasaan kerajaan Nagur tidak dapat dikatakan dominan dipengaruhi oleh tradisi budaya Hindu maupun Budha, sebab pengaruh kedua budaya tersebut saat itu sudah berhadapan dengan beranekaragam tradisi atau budaya lainnya, termasuk Islam. Jika pada awal pembentukan kerajaan Nagur sebagai cikal bakal kerajaan-kerajaan lainnya di Wilayah Simalungun memang pengaruh Hindu dan Budha ini sangat terasa. Hal ini ditandai dengan kontak dan interaksi penduduk Simalungun dengan imperium nusantara yang telah menguasai setidaknya kawasan Asia Tenggara, seperti Sriwijaya yang beragama Budha dan Majapahit yang beragama Hindu. Sehingga pada penghujung atau masa keruntuhan kerajaan Nagur telah terjadi “pertarungan” tradisi agama yang bermacam-macam, mulai dari agama lokal (misalnya Parmalim), Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Hal ini berakibat pada pemahaman salah satu agama tersebut baru pada lapisan tipis struktur masyarakat. Agama-agama ini hanya diamalkan oleh para raja-raja dan bangsawan, sementara rakyat jelata mengambil sikap tidak peduli terhadap ajaran-ajaran agama tersebut. Penganut agama tersebut, perihal pemahaman agamanya tidak benar-benar paham akan agamanya, melainkan hanya sebatas mementingkan persoalan-persoalan dengan ritualitas (tata upacara) keagamaan yang membesarkan keagungan dewa-dewa saja untuk kepentingan mereka sebagai penjelmaan dewa, dan memperkukuh kedudukan, serta golongan raja-raja dan bangsawan pada lapisan struktur masyarakat Pengaruh agama Hindu-Budha terhadap mayarakat Indonesia terutama dalam pengorganisasian politik, ekonomi, sosial dan keagamaan ini merupakan aspek terpenting internalisasi. Karena inilah muncul berbagai kerajaan Hindu dan Budha di seluruh pulau. Dari aspek keagamaan Hindu-Budha, dengan berbagai variasi dan aliran keagamaan, merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa, pada dasarnya, agama-agama itulah yang memberikan dasar bagi pembentukan sistem sosial-politik dan ekonomi di Nusantara. Namun keberhasilan Islam pada abad ketujuh sampai ketiga belas yang menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan suatu prestasi luar biasa. Proses penyebaran agama hanya sebatas ketekunan tenaga da’i-pedagang atau seorang guru sufi. Namun hal ini masyarakat Indonesia tidak seluruhnya menerima Islam, mereka bahkan ada yang menolaknya, dan juga ada yang menerima dan masih mempertahankan kepercayaan yang lama. Penyebaran agama Islam, memang hanya terbatas pada Wilayah yang dekat dengan daerah semenanjung pantai merupakan suatu kepentingan yang tidak terelakan karena posisi pantai merupakan posisi yang strategis. Terutama kerajaan-kerajaan pantai di Sumatera, yaitu Aceh, Aru, Deli, dan sebagainya. Terutama pada abad ke-16 Masehi agama Islam menyebar di Sumatera Utara, hingga puncak kejayaannya berdiri kerajaan Islam Deli dengan Sultan yang pertama yaitu Gocah Pahlawan, tetapi kekuasaannya tidak sampai ke Simalungun, meskipun demikian beberapa pedagang Muslim melewati Batu bara telah sampai dan menyebarkan Islam di Simalungun, namun Islam pada masa ini cenderung bersifat introduction (perkenalan) saja, hanya sebatas pada tatanan aqidah (kepercayaan). B. Proses Sosialiasi Islam Melayu Proses penyebaran Islam di Nusantara, banyak sarjana Barat berpendapat bahwa penyebaran Islam di pulau Jawa telah terjadi proses sinkretisasi yang cukup kentara antara ajaran Islam dan ajaran-ajaran Hindu. Sinkritisme yang dikembangakan oleh sarjana Barat, merupakan kenyataan, secara geografis Indonesia jauh dari Timur Tengah. Karena sangat tidak mungkin dapat mewujudkan kemurnian Islam di Indonesia. Dengan kata lain campurnya ajaran Islam dengan ajaran lokal bisa terjadi dan tidak terelakan lagi, hal ini pula terjadi pada ajaran-ajaran Islam di bumi Simalungun. Karena sebelum muncul Islam di Simalungun sudah tertata sistem kerajaan agama lokal. Hal ini dapat dilihat bahwa pada suku Simalungun, penduduknya menggunakan Bahasa Simalungun (bahasa Simalungun: hata/sahap Simalungun) sebagai bahasa Ibu. Derasnya pengaruh dari suku-suku di sekitarnya mengakibatkan beberapa bagian Suku Simalungun menggunakan bahasa Melayu, Karo, Batak, dan sebagainya. Penggunaan Bahasa Batak sebagian besar disebabkan penggunaan bahasa ini sebagai bahasa pengantar oleh penginjil Rheinische Missions-Gesselschaft (RMG) yang menyebarkan agama Kristen pada suku ini. Sedangkan aksara yang digunakan suku Simalungun disebut aksara Surat Sisapuluhsiah. Bila diselidiki lebih dalam suku Simalungun memiliki berbagai kepercayaan yang berhubungan dengan pemakaian mantera-mantera dari “Datu ” (dukun) disertai persembahan kepada roh-roh nenek moyang yang selalu didahului panggilan kepada Tiga Dewa yang disebut Naibata, yaitu Naibata di atas (dilambangkan dengan warna Putih), Naibata di tengah (dilambangkan dengan warna Merah), dan Naibata di bawah (dilambangkan dengan warna Hitam). 3 warna yang mewakili Dewa-Dewa tersebut (Putih, Merah dan Hitam) mendominasi berbagai ornamen suku Simalungun dari pakaian sampai hiasan rumahnya. Orang Simalungun percaya bahwa manusia dikirim ke dunia oleh Naibata dan dilengkapi dengan Sinumbah yang dapat juga menetap di dalam berbagai benda, seperti alat-alat dapur dan sebagainya, sehingga benda-benda tersebut harus disembah. Orang Simalungun menyebut roh orang mati sebagai Simagot. Baik Sinumbah maupun Simagot harus diberikan korban-korban pujaan sehingga mereka akan memperoleh berbagai keuntungan dari kedua sesembahan tersebut. Ajaran Hindu dan Budha juga pernah mempengaruhi kehidupan di Simalungun, hal ini terbukti dengan peninggalan berbagai patung dan arca yang ditemukan di beberapa tempat di Simalungun yang menggambarkan makna Trimurti (Hindu) dan Sang Buddha yang menunggangi Gajah (Budha). Patung Sang Budha menunggang Gajah koleksi Museum Simalungun, yang menunjukkan pengaruh ajaran Budha pada Masyarakat Simalungun. Pada tahun 1850 sebagian orang Simalungun di kawasan Bandar, Batu bara dan Siantar (Simalungun timur) memeluk agama Islam, dan semakin meningkat pertumbuhannya di awal abad ke-20 akibat terjadi pembauran dengan orang-orang suku Melayu. Penyebaran agama Islam agak terhambat karena adanya ajaran dalam agama ini yang mengharamkan pemeluknya untuk memakan daging babi. Walaupun missionaris Kristen sudah bersentuhan dengan suku Simalungun sejak Henri Guillaume, yang ditempatkan Rheinische Missions-Gesselschaft (RMG) di Kuta Bukum, Karo (1899) sering berkhotbah di depan orang Simalungun, tapi orang Simalungun baru menerima baptisan pada tanggal 19 September 1909 di Pematang Raya oleh Pdt. August Theis. Sistem pemerintahan di Simalungun dipimpin oleh seorang Raja, sebelum pemberitaan Injil masuk, Tuan Rajalah yang sangat berpengaruh. Orang Simalungun menganggap bahwa anak Raja itulah Tuhan dan Raja itu sendiri adalah Dewa yang kelihatan. Pada masa itu penduduk daerah Simalungun masih menganut kepercayaan animisme. Pejabat “Raja” yang memerintah (merangkap) adat, dianggap rakyat sebagi “wakil Tuhan” yang dapat dilihat mata di bumi ini, sehingga sebutan untuk Raja dikatakan “Tuhanta” (Tuhan kami) dalam kehidupan sehari-hari. Di atas itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa (pencipta alam semesta) tetap ada dan yang tertinggi. Di daerah yang berbatasan dengan Melayu (disebut daerah “jahe-jahe”) mulai masuk ajaran Islam melalui Batubara, Tanjung Kasau, Padang dan Negeri Bandar. Pemerintah Hindia Belanda telah dengan terang-terangan pula di Simalungun dan di Tanah Batak umumnya tidak mendukung perkembangan operasi Zending Islam (Zending ini selalu membangkitkan semangat Nasionalisme). Sang Naualuh Damanik memperhatikan ajaran dan perkembangan Agama ini. Karena yang mengembangkannya semula oleh guru-guru dari suku Melayu, maka disebut rakyat masa itu Agama Melayu. Sedang yang memeluk Islam disebut masuk Melayu. Pada zaman sekarang pengertian yang demikian tidak ada lagi. Menurut laporan Assisten Residen Simalungun dan Tanah Karo: Westenberg tanggal: 25-02-1900, No: 288 mengenai situasi di Simalungun antara lain ditulis: ................ “De bevolking is nog bijna geheel heidensch doch in de aan de Maleische lande grenzende streken heeft de Islam reeds vasten voet gekregen en breidt zijn invloed langzaam zeker uit. Allerwwge arbeiden Zen delingen die reeds een groot aantal scho len hebben opgericht, bekeerlingen zijn er maar zeer weining”. Artinya: “Penduduk hampir semua masih belum beragama, tetapi didekat negeri-negeri Melayu agama Islam sudah dapat tempat berpijak dan memperbesar pengaruhnya secara pelan tetapi dengan langkah yang pasti. Sementara itu Zending Kristen bekerja dengan mendirikan sekolah dimana-mana; orang-orang yang memeluk agama Kristen itu hanya sedikit”. Sejak Raja Maroppat berpecah hingga tahun 1945, Kerajaan Simalungun terbagi menjadi Raja Marpitu (tujuh kerajaan), hal ini akibat seringnya terjadi invasi dari kolonial Belanda dan Jepang silih berganti. sehingga Nagur terpecah dan membentuk kerajaan-kerajaan sendiri. Kerajaan Maroppat yang merupakan kerajaan-kerajaan Simalungun benar-benar telah mendapat pengakuan dan pengukuhan dari kesultanan Aceh sebelumnya, sesuai dengan keinginan dan pengakuan kerajaan Maroppat akan Kesultanan Aceh, yang sudah sejak lama diketahui dan disaksikan akan kekuasaannya. Raja Maroppat telah mengadakan hubungan, dan mendapat pengakuan Sultan Aceh akan kerajaan Simalungun, sehingga gelar keempat raja tersebut ditetapkan namanya oleh Sultan Aceh. Oleh sebab itu, pengaruh dan budaya pesisir Batubara, jauh sebelumnya sudah memasuki wilayah Simalungun, karena wilayah Simalungun ketika itu meruapakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu. Demikian juga halnya agama Islam lebih dahulu masuk dan berpengaruh, sebelum Raja Sang Naualuh Damanik memeluk agama Islam. Tahun 1450 M agama Islam sudah mulai disebarkan orang Melayu ke Simalungun, pada waktu itu Kesultanan Melayu berada di bawah kendali kerajaan Aceh, sehingga atas dukungan muballigh dari Aceh, Melayu berusaha keras mengislamkan Simalungun. Pada abad ke XV sudah ada ulama besar dari Simalungun bernama Datuk Sahilan Saragih, hal ini sebagai bukti bahwa, antara kerajaan Simalungun dengan kerajaan Melayu, sudah sejak lama melakukan interaksi, sehingga Islam sudah ada di Simalungun sebelum Sang Naualuh Damanik menganut agama Islam, sehingga mencapai puncak penyebarannya secara besar-besaran. Karena ketika Raja Sang Naualuh Damanik resmi memproklamirkan agama yang dianutnya, sekaligus beliau juga menganjurkan kepada rakyat dan petinggi-petinggi kerajaan agar memeluk agama Islam Hal senada juga dikuatkan oleh penuturan cucu dari tokoh agama suku Simalungun, bahwa kakeknya yang bernama Haji Basyir Saragih, adalah salah seorang guru agama di Simalungun sejak jaman Kolonial Belanda, dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1918, perjalanan dalam menunaikan ibadah haji tersebut memakan waktu 6 bulan lamanya melalui jalur laut. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa, sebelum Raja Sang Naualuh Damanik memeluk agama Islam, dakwah dan pemeluk agama Islam telah ada di Simalungun, dan menjadi tokoh agama, yakni Basyir Saragih yang wafat tahun 1940 dalam usia 80 tahun, dan merupakan suku Simalungun yang pertama menunaikan ibadah haji. Dalam menguatkan informasi tersebut, seorang tokoh agama memberikan penjelasan, bahwa kakeknya yang bernama Hamzah Daulay, telah migrasi ke Simalungun pada tahun 1898, dan menetap tinggal di Kota Pematangsiantar, yang ketika itu masih daerah Simalungun, yang berlokasi di Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sekarang, dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1918 bersama dengan; Basyir Saragih, dan H. Abdul Ghani Lubis. Fakta yang demikian itu jelas sangat memperkuat betapa masyarakat kerajaan Siantar-Simalungun telah terlebih dahulu memeluk agama Islam sebelum Raja Sang Naualuh Damanik, hal ini merupakan dampak dari interaksi sosial antara masyarakat Migrasi dari Mandailing, Batubara (Melayu), Minang dan juga Bedagai. Pada tahun 1901, Sang Naualuh Damanik mendapat hidayah dan memeluk agama Islam. Dengan waktu yang teramat singkat, beliau mampu menguasai Ilmu Tauhid, Fiqih dan Ilmu Akhlak. Sang Naualuh Damanik mengajarkan kebersihan hati dan fisik kepada rakyatnya. Dengan kebersihan hati, firasat akan tajam. Dengan kebersihan fisik, firasat akan terwejantah. Pada masyarakat Siantar-Simalungun dan beberapa literatur yang ada disebutkan bahwa daerah asal dan tempat tinggal koloni mereka adalah Wilayah yang dulunya termasuk dalam lingkup kekuasaan Nagur. Nagur merupakan kerajaan tertua dan pertama yang pernah berdiri di Wilayah Simalungun. Sebelum memasuki penjelasan keadaan geografis Siantar-Simalungun pada abad ke-19 M, perlu dikemukakan terlebih dahulu asal-usul adanya daerah Simalungun dalam sejarahnya yang paling awal. Yaitu, bahwa Simalungun sudah ada sekitar abad ke-6 M yang ditandai adanya kerajaan Nagur yang disebut sebagai cikal bakal Wilayah Simalungun (termasuk Pematangsiantar di dalamnya) dan kerajaan-kerajaan setelahnya hingga pertengahan abad ke-20. Daerah Simalungun terhampar luas dan berbatasan langsung dengan Aceh, Danau Toba serta Selat Malaka. Perbatasan daerahnya sebelah utara dengan Kerajaan Haru (Aru), sebelah timur dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Batanghio (perbatasan Riau) dan sebelah barat berbatasan dengan Aceh dan Danau Toba (sekitar puncak Bukit Barisan). ada awal abad ke-20, perlawanan bersenjata kaum Muslim melawan rezim kolonial Belanda berangsur-angsur berakhir di seluruh Wilayah Nusantara. Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1828), Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa dan Perang Aceh (1875-1903) di Sumatera bagian utara, merupakan perlawanan bersenjata melawan imperialis Belanda berskala luas yang dikenal dalam sejarah nasional bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Perang-perang tersebut berakhir dengan pencaplokan wilayah-wilayah Nusantara ke dalam kontrol Belanda dan konsolidasi kekuasaannya. Peperangan-peperangan ini telah menguras kekayaan pemerintah Belanda sehingga mereka berusaha melaksanakan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) untuk menanggulangi kerugian. Kebijakan yang dimulai pada tahun 1908 ini kemudian memperkaya pemerintah Belanda dan memiskinkan penduduk pribumi. Dalam konteks kerasnya politik kolonial dan semakin suramnya kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya masa itu menyebabkan kebangkitan Islam di Nusantara dilakukan dalam perjuangan skala lokal. Faktor inilah yang mendorong penduduk pribumi, untuk mengubah perjuangan melawan Belanda dari strategi militer opensip, ke perlawanan yang defensif. Meskipun tertekan, Islam tetap berkembang secara terorganisir melalui perlawanan bawah tanah di seluruh penjuru tanah air. Pada sekitar tahun 1906 kerajaan-kerajaan Melayu mulai ditaklukkan oleh militer Belanda, lalu menentukan batas-batas Kerajaan Melayu di sebelah Barat (di pedusunan), dan itulah yang menjadi batas daerah Kerajaan Simalungun sebelah Timur sejak Pemerintah Belanda memasuki daerah Simalungun atau sesudah Raja-raja Simalungun dengan terpaksa menandatangani “Korte Verklaring” (Perjanjian Pendek) tahun 1907 yang ditentukan oleh Belanda sendiri. Raja Panei (Tuan Djontama Purba) yang gigih mempertahankan daerahnya (Bajalinggei) lalu ditahan oleh Belanda di Medan sampai meninggal dunia di sana pada tahun 1902. Turunannya tidak mengetahui di mana makamnya sampai sekarang. Raja-raja Simalungun yang tergabung dalam Raja Maroppat berusaha dengan sedaya mampu untuk mempertahankan Wilayah Simalungun bebas dari genggaman kolonial Belanda, namun lama kelamaan tidak memiliki daya dan terpaksa akhirnya menyerah. Sebagian anggota kerajaan yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Belanda harus menanggung hukuman mati dan dibuang, salahsatunya adalah raja kerajaan Siantar yang bernama Sang Naualuh Damanik. Sang Naualuh Damanik merasa geram melihat masuknya Kapital-kapital perkebunan Belanda ke dalam daerah Simalungun tanpa menghiraukan hak-hak dan adat rakyat. Kontroleur Belanda di Batubara telah sesuka hatinya saja mengatur sesuatu, bahkan kerajaan-kerajaan Simalungun sudah kehilangan kemerdekaannya, sehingga perselisihan dan perlawanan raja-raja di Simalungun dengan kolonial Belanda semakin memuncak. Dengan sikap Sang Naualuh Damanik yang tegas itu membuat kontroleur Belanda di Batubara semakin marah. Sejak saat itu kolonial Belanda mencari-cari kesalahan dan kelemahan Sang Naualuh Damanik untuk menyingkirkannya. Setelah itu terbitlah Besluit Gubernur General Hindia Belanda nomor 1 Tahun 1906 tanggal 24 April 1906, sekaligus perintah untuk menangkap raja Sang Naualuh Damanik oleh tentara Belanda. Beliau ditangkap sekembalinya dari kunjungan ke desa-desa terakhir dari kampung Tambun Nabolon bersama Bah Bolak Urat, dan kemudian dibawa ke Batubara untuk diperiksa. Kemudian setelah beliau diperiksa, akhirnya diberi hukuman diasingkan ke pulau Bengkalis beserta pembantu dan pejabat, dengan terbitnya Besluit Gubernur General Hindia Belanda yang kedua No. 57 thn 1908 tanggal 22 Januari 1908. C. Kondisi Sosial-Ekonomi Bahwa pada masa kerajaan Siantar yang dipimpin oleh Sang Naualuh Damanik sebagai raja, rakyatnya memiliki kondisi sosial sebagaimana layaknya kerajaan-kerajaan pada Wilayah dan negeri lainnya, bahwa masyarakatnya memiliki bentuk sosial yang masih sederhana, dengan mata pencaharian berupa perkebunan dan pertanian, baik dari hasil tanaman yang dikelola dengan sistem pertanian sederhana, maupun dari hasil hutan yang dipanen. Namun pada kesempatan yang berbeda, mereka juga bisa untuk pergi kehutan dan membuka hutan bagi kepentingannya, sejauh tidak bertentangan, dan adat tidak melarang mengelola hutan dan mengambil hasilnya selama hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri. Mengingat sistem pertanian yang ditekuni oleh masyarakat pada saat itu adalah sistem ladang yang bersifat nomaden, yang tidak berlangsung secara terus-menerus, mereka meninggalkan tanah-tanah itu setelah berproduksi, namun akan digarap kembali setelah sekian lama sesuai dengan tanda-tanda yang mereka tinggalkan sewaktu diusahai . Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kroesen pada tahun 1892, jenis-jenis tanah-tanah liar biasanya dibagi dalam kelompok sebagai berikut : a) Tombak atau hutan belukar tanpa adanya bukti-bukti pembukaan atau pemukiman penduduk. Hutan ini hanya menghasilkan kayu dan produk hutan lain seperti rotan, damar dan lilin. Meskipun raja berhak melakukan pemungutan pajak dari persentase hasil, namun raja tidak berhak menguasai tanah tersebut. b) Harangan, yaitu tanah yang terletak di sekitar pemukiman penduduk (Huta), tetapi yang bisa ditemukan bekas-bekas penggarapan dan pembukaannya. c) Sempalan, tanah yang dibuka dan difungsikan sebagai lahan alang-alang. Tidak ada fungsi lagi lahan ini kecuali hanya tempat gembala ternak milik raja dan partuanon d) Galunggung, yaitu tanah yang telah dibuka tetapi ditinggalkan dan berada dalam proses kembali menjadi hutan. Namun tanah tersebut dapat dibedakan karena pembukaannya meninggalkan tanda-tanda tertentu pada tanah bekas garapannya untuk membuktikan bahwa dirinya akan kembali untuk mengulangi proses pengolahan lahan tersebut. Didasarkan terhadap banyaknya tanah tak bertuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan lahan yang ada di bawah raja masih terbatas pada tanah-tanah yang diturunkan dari leluhur mereka secara turun-temurun berdasarkan ikatan marga. Tanah-tanah yang kemudian dibuka oleh penduduk untuk ditanami tidak diperhatikan baik oleh raja, maupun partuanon, karena dianggap bukan merupakan bagian dari warisan leluhur. Sebaliknya, tanah-tanah yang dibuka dan kemudian tidak ditinggalkan setelah digarap oleh penduduk dijadikan sebagai tempat pemukimannya, akan menjadi hak selamanya. Daerah pemukiman yang dibuka pertama oleh seseorang dapat tumbuh dan berkembang menjadi huta baru, dan keturunannya akan diangkat menurut kesepakatan keluarga menjadi pemimpin huta itu sesuai dengan statusnya sebagai perintis. Penjelasan dari berbagai literatur dan fakta hingga saat ini jelas bahwa tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat Siantar-Simalungun, hal ini tidak hanya berlaku bagi kalangan elit penguasa, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat luas. Hampir semua kalangan dalam masyarakat Siantar-Simalungun menggantungkan hidupnya pada produktivitas tanah, kecuali sebagian kecil yang bertindak sebagai pedagang. Oleh sebab itu masyarakat Siantar-Simalungun masa kerajaan Sang Naualuh Damanik, memiliki bentuk masyarakat kelompok-kelompok kecil dalam suatu lahan pertanian yang mereka buka, dan untuk memenuhi kebutuhan lain selain hasil pertanian, mereka menjual sebagian hasil pertanian diberbagai pasar tradisional yang telah ditetapkan raja. Kemudian perdagangan dengan jalan barter dengan berbagai suku dan bangsa dari negeri-negeri tetangga. Perkembangan masyarakat yang semakin meningkat dan pertanian dan perkebunan yang semakin diperluas dan diperbaiki, membuat hasil dari perkebunan dan pertanian menjadi melimpah ruah, membuat pemerintah dalam hal ini raja Sang Naualuh Damanik melakukan perbaikan sarana dan prasarana berupa inprastruktur transportasi untuk pengangkutan hasil-hasil bumi Simalungun. Dalam pemerintahan Sang Naualuh semakin meningkat dan meluas arus dagang hasil bumi (hasil hutan) dari daerah ini ke Pantai Timur (ke Perdagangan, Batubara dan lain-lain). Cara dagang pada masa itu adalah sistem barter (tukar menukar barang/handelin natura). Untuk memperlancar pengangkutan barang dagangan, maka jalan “setapak” dari Pematangsiantar ke Perdagangan diperlebar menjadi jalan “kuda”, hingga dapat dilalui oleh kereta seret (tanpa roda) tempat barang dagangan yang ditarik oleh kerbau yang dinamai oleh rakyat masa itu kereta “gojos”. Karena banyaknya barang dagangan yang diperdagangkan datang dari berbagai penjuru, dan banyak pula datang kesana tongkang (perahu jung) milik pedagang Cina, dan pedagang-pedagang Cina menyebut tempat itu “Sam Pantau” yang artinya tempat berdagang atau “perdagangan”. Demikian sejarah nama itu menjadi “Perdagangan” sampai sekarang. “Perdagangan” letaknya di tepi sungai Bah Bolon sekarang ibu kota Kecamatan Bandar, tak dapat lagi didatangi oleh tongkang-tongkang karena sungainya semakin dangkal sejak tahun sekitar 1910. Penjualan hasil bumi dengan pedagang-pedagang asing dilakukan dengan penukaran barang tembikar, piring cawan, kain, mata uang, alat-alat besi, bedil, pedang dan lain-lain. Pengangkutan garam dan lain-lain dari Batubara untuk keperluan rakyat di pedalaman dilakukan juga dengan kereta “gojos” dan kuda-beban. Perjalanan ke kampung-kampung atau ke daerah-daerah lain, zaman dahulu biasa dengan menunggang kuda. Penduduk disetiap kampung dahulu memiliki kuda. Gunanya untuk perjalanan, membawa beban, dan juga untuk perang rakyat. Pada tahun + 1900 Raja Siantar Sang Naualuh Damanik berkunjung ke daerah Bahal Gajah yang letaknya + 17 KM sebelah Barat dari Pematangsiantar. Disana meresmikan tempat jaul beli bagi rakyat menjadi “pekan” Tiga Bolon. (“Tiga” artinya “pekan”, dan “Bolon” artinya “besar”; jadi “Tiga Bolon” artinya “pekan besar”). Hal ini dilakukan karena pengahasilan rakyat meningkat dan diperlukan sarana tempat dagang/jual beli di sana. Sebagai kesimpulan dari uraian dan pemaparan berbagai pendapat dan literatur tersebut di atas jelaslah bahwa, sistem mata pencaharian orang Simalungun yaitu bercocok tanam dengan padi dan jagung, karena padi adalah makanan pokok sehari-hari, dan jagung adalah makanan tambahan jika hasil padi tidak mencukupi. Di samping itu juga mengandalkan hasil hutan berupa rotan, damar, lilin, serta kerajinan untuk dijual, yang diadakan dengan barter, bahasa yang dipakai adalah bahasa dialek. “Marga“ memegang peranan penting dalam soal adat Simalungun. Jika dibandingkan dengan keadaan Simalungun dengan suku Batak yang lainnya sudah jauh berbeda. D. Kondisi Politik Struktur birokrasi kerajaan Siantar sebagai pemerintahan ketika itu, adalah sistem kekuasaan antara warga, elit penguasa, dan kekerabatan, serta ikatan marga tradisional. Maka dapat ditarik sebuah asumsi bahwa sistem pemerintahan yang berlaku di Kerajaan Siantar dibangun atas dasar ikatan kekerabatan, hal ini di diwujudkan dalam bentuk marga, sehingga dominasi marga akan mempertahankan kedudukannya sebagai kelompok yang berkuasa secara turun temurun. Pemerintahan yang dikendalikan oleh raja dalam kerajaan Simalungun, memiliki beberapa tingkatan serta wewenang masing-masing sesuai dengan gelar yang diberikan, atau disebut sebagai dewan kerajaan yang terdiri dari; Raja sebagai kepala pemerintahan, Tungkat (bagian keuangan), Partuanon (kepala daerah), Guru Bolon (Penasehat raja), Garoha (panglima perang). Susunan pejabat pemerintahan (merangkap pimpinan adat) zaman itu adalah sebagai berikut : 1. Raja, 2. Tungkat (oleh pemerintah Belanda disebut ”district”), 3. Parbapaon, 4. Partuanan dan, 5. Pangulu. Pandangan di atas dapat ditarik suatu asumsi bahwa sistem pemerintahan yang berlaku di kerajaan Siantar tumbuh dari sistem kehidupan kolektif yang bertumpuh pada ikatan kekerabatan, bentuk nyata dari kekerabatan ini ditonjolkan sebagai marga. Marga yang dominan akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai kelompok yang menegakkan dominasi secara turun-temurun. Posisi dan statusnya akan diperkuat ketika yang bersangkutan atau marganya menguasai aset yang menentukan hidup warganya, seperti tanah, sumber air, pengangkutan, hutan dan pelabuhan. Aset ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin pengaruhnya atas warganya dan sekaligus memberikan jaminan kepada mereka bahwa di bawah kekuasaannya terdapat kesejahteraan. Kerajaan Siantar, seperti halnya kerajaan Simalungun lainnya, bahwa birokrasi kekuasaannya lebih mengutamakan kekerabatan dalam memegang jabatan, serta membangun pemerintahan yang strategis serta menentukan eksistensi dan hegemoni kekuasaan kerajaan. Ketika kerajaan Siantar terbentuk, saudara-saudara kandung raja Siantar tidak bersedia menduduki jabatan sebagai raja. Kakak tertua raja Siantar lebih suka memisahkan diri dengan mengusai tanah-tanah di daerah hulu yang terletak di Bandar, sementara itu kakak kedua dari raja memilih daerah hilir yang terletak di daerah kampung Sidamanik. Dengan demikian Siantar terletak di antara Bandar dan Sidamanik. DAFTAR PUSTAKA Anderson, J. 1924. Mission to East Sumatra: A Report. London: Blackwood. Bernard Dahm, History of Indonesia in Twentieth Century, London: Pall Mall Press, 1971. Bruner, E. M. 1974. “The Expression of Ethnicity in Indonesia, ” dalam Urban Eth ni city. A. Cohen (Ed.). London: Tavistock. Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981. D. Kenan Purba, Sejarah Simalungun, Jakarta: Bina Budaya Simalungun, 1995. Dietric Jansen, Gondrang Simalungun: Arti dan Fungsinya pada Masyarakat Simalungun, Medan: Bina Media, 2003. Djoko Marihandono, et.al, Perlawanan Sang Nahualu, Bogor: Akademia, 2009. Jahutar Damanik, Raja Sang Nahualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia, Medan: Medio, 1981. -----------, Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia, Medan: Medio, 1981. -----------, Sejarah Marga Damanik: Partongah Naitukkup, tidak diterbitkan/ untuk kalangan sendiri, 1990. Fachry Ali, Bahtiar Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung: Mizan, 1992. Gindo Hilton Sinaga, “Sistem Pemerintahan Sosial dan Politik pada Zaman Raja Marpitu di Simalungun”, Makalah disampaikan pada Harungguan Bolon PMS-Partuha Maujana Simalungun, USI, 22 Oktober 2010. Husny, T. L. 1976. Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Pesisir Deli Sumatera Timur 1612-1950. Medan: Badan Penerbitan Husny. Izutsu, Konsep-Konsep Etika Religuitas dalam Al-Quran, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003. Langerberg, M. v. 1982. Class and Ethnic Conflict in Indonesia‘s Decolonization Process: A Study of East Sumatera, Indonesia. Ithaca: Southeast Asia Pro ject, Conell University. Mangaradja Onggang Parlindungan, Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, edisi cetak ulang, Yogyakarta: LKiS, 2007. M.D. Purba, Bunga Rampai Simalungun, Jakarta: Bina Budaya Simalungun, 1980. -----------, Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun, Medan: Medio, 1986. -----------, Mengenang Sang Naualuh Damanik Pejuang, Medan: MD Purba, 1980. -----------, Sang Naualuh Damanik Pejuang Kemerdekaan, Medan, 1980. Sahat Damanik, Sejarah Berdirinya Kerajaan Siantar/Kota Pematangsiantar dan Silsilah Pendirinya, Edisi Revisi, t.tp: t.p, 2010. Said, M. 1973. “What was the Social Revolution of 1946 in East Sumatera in Indonesia?”. Indonesia No. 15. Said, M. 1977. Koeli Kontrak Tempoe Doeloe, dengan Derita dan Kemarah annya. Medan: Percetakan Waspada. Sortaman Saragih, Orang Simalungun, Depok: Citama Vigora, 2008. Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Bandung: Mizan, 1990. T. Luckman Sinar dan M.D. Purba, Lintasan Adat dan Budaya Simalungun, Sumut: Forkala, 2009. T. Lukcman Sinar, Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatera Timur, Medan: Yayasan Kesultanan Serdang, 2006. Tengku Lukman Sinar, Sang Naualuh Damanik Raja Siantar dalam Arsip Kolonial Belanda, 1988. Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur, t.tempat: t.penerbit, t.th.

No comments:

Post a Comment